bagaimana pelaksanaan otonomi daerah saat ini. A. bagaimana pelaksanaan otonomi daerah saat ini

Pelaksanaan otonomi ini masih dalam prinsip dalam Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia sebagimana yang di maksud dalam UUD 1945, prinsip dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau daerah otonom yang lebih tinggi tingkatannya kepada pejabat di daerah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. com, Jakarta Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada semacam anggapan bahwa otonomi daerah telah memposisikan Pusat “terpaksa” berbagi kewenangan dengan Daerah. keberhasilan pembangunan daerah selama penerapan otonomi daerah diberlakukan. Pertama, korupsi di daerah. Hal ini cukup menyulitkan pemerintah untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran daerah karena masing-masing pemda membuat jenis program. Istilah daerah otonom kerap sulit dibedakan dengan otonomi daerah. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal. Artikel ini mencoba mengkaji dilema pelaksanaan otonomi daerah dari sudut pandang teoritis, dimana disamping manfaat dari meningkatnya perhatian effektifitas sistem pemerintahan desentralisasi, juga ada bahaya-bahaya yang tidak berkesesuaian dengan formulasi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah tersebut. terasa parahnya jika mengingat bahwa indonesia sangat tergantung modal asing dan bahwa kekuatan korporasi di dunia saat ini di atas. Bab ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi kondisi pelaksanaan otonomi daerah saat ini, implikasi otonomi daerah terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka keutuhan NKRI. 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara lex specialis mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Pada saat ini, era reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Kedua,. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ‘desentralisasi. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. 32 tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbarui juga menurut UU no. . Sejak pelaksanaan otonomi daerah dari 2001 hingga 2017 telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Sejak tahun 2004 hingga 2021 pelaksanaan otonomi daerah nyatanya belum optimal dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketika reformasi dan otonomi daerah ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dari 0,29 (2002) menjadi 0,35 (2006). tentunya daerah lain memiliki besaran UMRnya sendiri, bergantung pada tingkat kesejahteraan daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah. 0. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya aspek regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 2. 4. langsung saat itu. Adapun berdasarkan UU No. Otonomi Daerah tidak bisa dilepaskan dari adanya Pemekaran Daerah. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Adapun pengertian otonomi daerah yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. tanggapan dari target groups? (Santoso, 1993:8). Secara sederhana, indikator di dalam menilai kemajuan pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan daerah tersebut harus disandarkan kepada tiga aspek/kategori. Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang atau kekuasaan untuk pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk menentukan dan melakukan fungsi pemerintahan. 1. Jun 22, 2021. Karena itu untuk mewujudkannya, kewenangan ini tidak boleh disalahgunakan. A A A. Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu, seiring. Sedangkan saat ini di bawah UU 32/2004 dianut prinsip otonomi seluas – luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Bagaimana potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan. otonomi daerah ini diantaranya adalah: (1) peran dan fungsi DPRD, baik sebagai lembaga. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan. Hingga kini terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34. com - Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Berbagai kegelisahan sejak pandemi Covid-19 tak elak bermunculan. Integrasi yang mudah ke sistem HRIS saat ini, Basis Data. Berikut. Kebijakan nyata tentang otonomi daerah,Demikianlah, perann masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah saat ini 2. UU No. com - Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Oleh Karena itu di era otonomi pendidikan dewasa ini merupakan saat yang menentukan membangun budaya tatakelola Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistis selama ini kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga. com - Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. Kegagalan yang sangat nyata adalah nampak dari “terdesentralisasikannya” korupsi ke daerah, sehingga banyak. Hal yang ingin dicapai dari tujuan politik ini. CO - Sudah 16 tahun otonomi daerah berjalan, terhitung sejak mulai berlakunya penerapan otonomi daerah tersebut pada 1 Januari 2001. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Senin (26/4/2021). otonomi daerah dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2. Kesimpulannya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini mengacu pada UU No. UU ini menempatkan titik berat pelaksanaan otonomi khusus Provinsi NAD pada Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. 1. Dalam Undang-Undang ini terdapat pembagian urusan pemerintahan pusat dan. Sehingga, produk hukum pemerintahan daerah bukan dengan penerapan otonomi seluas-luasnya. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini - Brainly. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yaitu, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Arah dan Kebijakan Otonomi Daerah . Sedangkan, otonomi daerah diperlakukan sebagai dummy variabel dengan acuan tahun 2004. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pasal 1 ayat 4, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewe-nang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan peme-rintahan dan kepentingan masyarakat setem-Penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk meciptakan perkembangan di berbagai aspek, termasuk di bidang kesehatan. Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri. Persoalan yang tak kunjung selesai ini menunjukkan fondasi otonomi daerah di Indonesia masih keropos. 2008. kompas. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada saat ini? Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. 4. Penentuan UMR (Upah Minimum Regional)Selain otonomi daerah, sistem lainnya adalah desentralisasi. Kedua UU ini mengatur pokok. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA - ppt download. Pertanyaan tersebut terdapat pada Tugas Mandiri 4. Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Korupsi harus dijadikan musuh bersama yang tak bisa dimaafkan. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam skala nasional yang mengatur harkat dan kepentingan warga negara Indonesia. Pengalaman desentralisasi fiskal di Indonesia juga menjadi perhatian dunia sebagai contoh sukses bagaimana sebuah negara sebesar dan seberagam Indonesia dapat memasuki era otonomi daerah dengan baik. A. Dengan tantangan di era pandemi. Liputan6. Talk Show Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi Daerah di De Boekit Villas, Bogor, Selasa (8/3/2022). AbstrakDesentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. Konstitusi tersebut menjadi landasan utama dari Otonomi Daerah. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan. Tlp/Fax. Sentaralisasi. Indonesiayang menempatkan warga negera atau rakyat sebagai pelaku pembangunan dan yang menempatkan otonomi daerah sebagai wahana mewujudkan kesejahtreraan rakyat. JAKARTA - Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pada beberapa daerah otonom, otonomi daerah dapat menjadikan rakyat semakin sejahtera, daerah otonom semakin berkembang, serta memunculkan ciri khas tersendiri. 1 Tahun 1957 ini menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai Pasal 31 ayat (1) UUDS 1950. Oto­no­mi daerah dinasbihkan se­ba­gai obat mujarab bagi Ibu Pe­r­ti­wi yang telah dicederai oleh ke­za­liman pemerintahan oto­ri­ta. com - Bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada akhir April 2023, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut menyelenggarakan acara diskusi bertemakan “Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah”. com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, masih banyak daerah yang hingga kini keuangannya bergantung kepada pemerintah pusat. Bab ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi kondisi pelaksanaan otonomi daerah saat ini, implikasi otonomi daerah terhadap keamanan dan. Untuk lebih. Dampak Positif Otonomi DaerahKOMPAS. Dengan demikian, desa diberi kewenangan penuh mengelola sumber daya. Padahal, pada akhir 1996, kondisi keuangan di Tanah Air sangat baik, di mana hampir seluruh indikator ekonomi terpenuhi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi. Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka oknum pemerintah dapat dengan mudah melakukan korupsi dengan memanipulasi anggaran yang diberikan. Otonomi daerah membantu daerah lebih mudah untuk berkembang. Upaya ini bukan hanya dilakukan pemerintah saja, namun juga harus dibarengi dengan kerja sama rakyat Indonesia. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah dua istilah yang tidak lagi asing. Ada dampak positif dan negatifnya. Tidak akan terbagi di antara kesatuan. Tujuan Otonomi Daerah. Otonomi daerah di Indonesia digunakan sebagai strategi dalam pemerataan pembangunan. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah dalam era demokrasi di Indonesia apabila dilihat dari. 1 Tugas Mandiri: Makna Otonomi Daerah di Indonesia. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini , daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan Dalam pembangunan sedangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan alamDalam sumber yang sama disebutkan, dasar diterapkannya otonomi daerah yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang telah diamandemen dari UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 22 Tahun 1999. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengakibatkan banyak sekali perubahan dalam sistem pemerintahan. 32 Tahun 1956. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. . Penerapan dan Pencapaian Desentralisasi di Indonesia. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang sepenuhnya maka diberikanlah suatu kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan daerahnya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. kebutuhan daerah selama ini mengalami kekecewaan akibat praktik sentralisasi kekuasaan birokrasi yang opresif selama 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Nasional Mengenal Otonomi Daerah di Indonesia dan Prakteknya Saat Pandemi Berikut ini penjelasan tentang otonomi daerah di Indonesia. Gejala tersebut dapat disebut dengan otonomi daerah setengah hati. Krisis kepemimpinan daerah sedang terjadi selama pandemi Covid-19 yang menimbulkan keprihatinan publik. Otonomi Daerah. Ketetapan MPR ini berisi delapan pasal, yakni sebagai berikut : 1. Kemudian di era pendudukan Jepang, kekuasaan dipegang oleh. halaman 107. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Krisis tersebut ditunjukkan dengan beberapa kasus kepala daerah yang melanggar aturan. com - Otonomi daerah kembali jadi isu yang mengemuka seiring dengan berbagai persoalan dan perayaan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana daerah masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Jadi, simak terus artikel ini untuk mengetahui cara meningkatkan otonomi daerah yang tepat dan efektif. Pengertian otonomi daerah. Undang-Undang dasar 1945 pasal 18, 18 A dan B, dimana pembagian daerah ini diberikan hak otonomi untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini di yakini bias menjamin segera terwujudnya good local governance. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. Contoh dari Otonomi Daerah di Indonesia. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah. 32 tahun 2004, yang di dalamnya menegaskan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. com – Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini?. Otonomi daerah dilaksanakan berdasar pada acuan hukum yang berlaku, selain itu pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan implementasi tuntutan. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah. halaman 107 Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Kurikulum 2013, Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan melaksnakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan. 3. Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Contohnya mengadakan diskusi tentang pembangunan jalan, menyampaikan pendapat terkait pembangunan, dan lain. Sebelum membahas mengenai kendala. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019. Otonomi Daerah Adalah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing serta kepentingan yang dilakukan didaerah masing-,asing sesuai aturan di Undang-Undang. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. Lahirnya UU No. Hipotesis awal dari riset itu adalah keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor, yaitu kepemimpinan kepala daerah, kelembagaan politik, dan stabilitas politik di tingkat lokal. Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 23 tahun 2014 merupakan upaya. Jakarta - . Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan. Penentuan Nominal Upah Minimum Regional undangan. Hingga 2017 ini pula sudah ada usulan sebanyak 285 DOB. Pasca otonomi daerah, kata Donal, kewenangan dan dana untuk pemerintah daerah ditambah dan hal ini juga menjadi pemicu lahirnya praktik-praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Otonomi daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Pelayanan publik yang lebihBagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? - 1374966. Peningkatan indeks pembangunan manusia umumnya ditandai dengan. 32 Tahun 2004 diantaranya: 1. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, maka makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah apabila dikaji berdasarkan Undang Saat Ini Tengah Terjadi Krisis Kepemimpinan Daerah. "Tapi kenyataannya setelah 25. Sejalan dengan agenda tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait yaitu pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah menyatakan. Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Yosef Riwu Kaho sebagaimana yang dikutip oleh Martin (2007:89-90) bahwa kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya sebagai berikut : Manusia pelaksana. otonomi daerah tidak hanya pelaksanaan demokrasi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Berikut ini merupakan manfaat dan dampak positif pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia beserta contoh dan penjelasannya lengkap. Jun 22, 2021. Otonomi Daerah Pasca Kemerdekaan. Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Indonesia terhadap dilema ini, ternyata bervariasi dari waktu ke waktu, tergantung kepada konfigurasi konstitusional dan konfigurasi politik pada suatu waktu tertentu. Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Ketahanan politik Indonesia pada tahun 2045 sangat dipengaruhi bangunan sistem politik saat ini. Kemudian untuk lebih lengkapnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan beberapa peraturan pemerintah. Dalam pembagian wewenang tersebut terdapat beberapa asas yakni, desntralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan yang dimana ketiga asas tersebut telah dilimpahkan kepada daerah otonom agar dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun kerja sama antar daerah. Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, otonomi daerah yang sudah berjalan selama dua dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. Adapun hakikat. Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Penyusunan Konsep Model Titik Berat Otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor–faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Liputan6. Sedangkan tujuannya adalah mengetahui proses desentralisasi dalam otonomi daerah, dalam revolusi industri 4. Saran-saran.